Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimatan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Biro PemerintahanSekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Kepala Biro dan membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian.

Biro Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, otonomi daerah dan kerjasama. Uraian tugas tersebut adalah :

  1. Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan pengembangan kapasitas pemerintah daerah, memfasilitasi kewenangan pemerintah, pengendalian urusan pemerintahan dan tata usaha biro pemerintahan.
  2. Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan kerjasama baik kerjasama antar pemerintah dan lembaga, kerjasama dan kemitraan, fasilitasi gubernur, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
  3. Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan otonomi daerah, mengevaluasi pemerintahan daerah, memfasilitasi kepala daerah dan DPRD, memfasilitasi lembaga, instansi pemerintah dan legislatif.
  4. Merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan ketenagakerjaan.
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Biro Pemerintahan mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang pemerintahan umum;
  2. Perumusan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang dekonsentrasi dan kerjsama;
  3. Perumusan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang otonomi daerah; dan
  4. Perumusan kebijakan dan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan di bidang kependudukan dan ketenagakerjaan.